Bypass Bandara Minangkabau-Pelabuhan Teluk Bayur Beroperasi Mei

Minggu, 02 April 2017 | 20:24 WIB
Bypass Bandara Minangkabau-Pelabuhan Teluk Bayur Beroperasi Mei
Bypass Bandara Minangkabau - Pelabuhan Teluk Bayur, di Sumatera Barat. [Dok Kementerian PUPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Marga terus mendukung peningkatan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, termasuk untuk mendukung pelabuhan dan bandara.

Dalam konteks ini, pelebaran Jalan Bypass-Bandara Minangkabau-Pelabuhan Teluk Bayur sepanjang 27 km hingga saat ini telah mencapai progres 91,95 persen dan ditargetkan akan dapat fungsional pada Mei 2017 mendatang.

"Meski belum rampung sempurna, namun kami pastikan akan fungsional pada Mei tahun ini," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan resmi, Jumat (31/3/2017).

Baca Juga: Hingga Kini, Cina Telah Memiliki 100 Ribu Bendungan

Dari sisi teknis pekerjaan fisik pelebaran jalan by-pass dapat dipercepat. Permasalahan utama adalah karena belum siapnya lahan untuk pelebaran jalan. Karena itu, Arie berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota Padang dapat mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk pelebaran jalan yang berguna sebagai jalur logistik ke Pesisir Selatan dan Bengkulu maupun penghubung antara Bandara Minangkabau dengan Pelabuhan Bayur.

"Pembebasan lahan di Sumbar berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di Sumbar tanah menjadi milik adat sehingga tidak bisa membebaskan lahan dengan cara-cara yang biasa digunakan," kata Arie.

Pembebasan lahan di daerah Sumbar menggunakan sistem konsolidasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kota. Akibat dari pembebasan lahan yang berbeda, Ditjen Bina Marga berharap proses pembebasan lahan dapat segera dituntaskan oleh pemerintah daerah terkait bersama tokoh adat dan masyarakat. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga hingga sekarang lahan yang belum dibebaskan sepanjang 1.650 meter yang dimiliki oleh 11 nama pemilik tanah. Menghadapi kondisi tersebut, Arie meminta kepada jajarannya di lapangan untuk menyelesaikan ruas jalan yang sudah dibebaskan dengan rapi.

"Masyarakat Padang sangat membutuhkan jalan tersebut, baik untuk kebutuhan logistik juga sebagai penghubung," jelas Arie.

Proyek peningkatan kapasitas jalan Padang Bypass didanai oleh pinjaman luar negeri Bank Export-Import Korea senilai Rp 436 miliar dan paket pekerjaan ditandatangani pada akhir April 2014. Peningkatan kapasitas jalan dilakukan dengan melebarkan lajur jalan yang ada dari dua menjadi empat lajur masing-masing dari seksi Gaung-Lubuk Begalung sepanjang 5 Km dan seksi Lubuk Begalung-Duku sepanjang 22 Km.

Selain itu, pekerjaan juga meliputi pembangunan sembilan jembatan dengan panjang total seluruhnya mencapai 558,6 meter. Sebagai antisipasi terlambatnya kesediaan masyarakat melepaskan tanahnya sementara masa kerja kegiatan penanganan jalan tersebut telah usai, Arie mengatakan kemungkinan pekerjaan akan dilanjutkan dengan alokasi dana APBN.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI