Infografis
Pada tanggal 24 juli 2014, PT Freeport Indonesia telah menanda tangani MOU dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Saat itu, juga disepakati adanya jaminan kesungguhan dari Freeport sebesar 5 persen dari nilai pembangunan smelter 2,3 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
"Sehingga nilai jaminan 115 juta Dolar AS dan hanya disetorkan 15 juta Dolar AS. Sisanya tidak disetorkan dengan alasan cashflow perusahaan," , kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, saat dihubungi Suara.com, Minggu (2/4/2017).
Atas dasar MOU tersebut, Pemerintah tetap memberikan izin ekspor dengan mengenakan bea keluar dan tarif bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI ( Permenkeu ) nmr 153/ PMK.011 / 2014 perubahan ketiga dari Permenkeu nomor 75 / PMK .011/2012. Dimana dasar pengenaan tarif bea keluar dengan mempertimbangkan tingkat kemajuan pembangunan smelter dengan tarif bea keluar yang dikenakan.
Baca Juga: Freeport Minta Waktu Negosiasi dengan Pemerintah Jadi 8 Bulan
Dengan demikian, jika mengacu Permenkeu nomor 75 secara tegas dan konsekwen bisa dikenakan tarif 20 persen saat itu dan sekarang bisa mencapai 60 persen, maka sejak batas akhir boleh melakukan eksport mineral atau bijih mentah adalah tanggal 9 Januari 2014 sesuai pasal 170 UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Tetapi faktanya Pemerintah, menurut Yusri, justru terkesan lemah dengan merubah terus Permenkeu tersebut dan hanya dikenakan tarif hanya 5 persen.
"Faktanya pembangunan smelter tidak pernah ada sampai dengan saat ini sehingga MOU tersebut harusnya dapat diproses secara hukum. Karena telah digunakan untuk merugikan negara dengan melawan UU Minerba nomor 4 tahun 2009.
Tentu pertanyaan kritis perlu ditujukan kepada Dirjen Minerba adalah mengapa anda malah meningkatkan rekomendasi izin ekspor volume konsentrat yang pada juli 2015 hanya sebesar 775.000 mton untuk jangka waktu 6 bulan, namun pada januari 2016 telah merekomendasikan menjadi 1, 1 juta mton per 6 bulan," jelas Yusri.
Lebih parah lagi, pada 17 febuary 2017 berdasarkan PP nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM nomor 5 dan 6 tahun 2017 malah memberikan untuk jangka waktu lebih panjang menjadi 1 tahun, padahal dulunya hanya 6 bulan.
"Kalau melihat perdebatan ahli hukum diberbagai forum soal keberadaan Kontrak Karya yang induknya adalah UU nmr 1 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan Umum terhadap UU Minerba tentu muncul multitafsir dari masing masing ahli dengan perspektifnya. Padahal selain soal dimensi hukum kontrak keperdaan, masih ada dimensi sosial ekonomi pekerja dan masyarakat di wilayah tambang , dimensi kedaulatan negara, dimensi geopolitik terkait adanya gerakan separatis dan dimensi lingkungan hidup secara peraturan perundang undangan yang harus dipertimbangkan," tutup Yusri.
