Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mencatat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2016 mencapai 5,03 persen dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Hal ini artinya perekonomian di Kepulauan Riau telah mengalami transformasi ke industri pengolahan.
"Sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional, program prioritas di Provinsi Kepulauan Riau dan percepatan pembangunan Batam di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Makanya, pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian pemerintah. Sebab ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran. Dan dia melihat presentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen.
"Saya yakin dengan kerja lebih fokus maka perekonomian di Kepulauan Riau akan bergerak lebih cepat, serta membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar di Kepri seperti Anambas, Natuna, Lingga Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang sebagai sentra sentra industri baru. Juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah juga harus dikembangkan," terang dia.
Baca Juga: Jokowi Ingin PLBN Dikembangkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi memaparkan, untuk kepulauan Natuna bisa fokus pada sentra industri kelautan, perikanan dan sentra industri gas. Begitu pula dengan pulau-pulau besar seperti pulau Karimun yang bisa dikembangkan sebagai sentra industri manufaktur.
Namun pengembangan industri ini harus betul-betul dilakukan secara integratif, terpadu dari hulu sampai hilir. Dia menekankan agar kepala daerah di Kepulauan Riau mulai dari Gubernur, Wali Kota dan Bupati harus bersinergi untuk kecepatan pelayanan pada investasi.
"Ini memang perlu sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan. Dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing, saya kira perlu dikelola, di manage lebih profesional lagi," jelas dia.
"Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri potensinya sangat besar sekali, tapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak keluhan di bidang urusan pertanahan. Pada sore hari ini komplit, ada kepala BPN dan juga menteri-menteri yang lainnya saya harapkan problem-problem yang ada di sampaikan saja secara terbuka oleh Gubernur dan Wali Kota maupun kepala BP Batam, sehingga solusinya cepat kita putuskan."
Baca Juga: Infrastruktur PUPR Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi
