Infografis
Pemerintah terus melakukan pemerataan jangkauan bantuan sosial non tunai. Tidak hanya menyasar keluarga miskin di wilayah perkotaaan namun juga daerah perbatasan dan wilayah kepulauan Indonesia.
Sedikitnya 43.123 keluarga di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menerima bansos dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp62,9 miliar terdiri dari PKH Non Tunai senilai Rp20,09 miliar untuk 10.631 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp42,8 miliar untuk 32.493 keluarga.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/3/2017).
Baca Juga: Khofifah Ajak Filantropi Bantu Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan
Penyerahan PKH Non Tunai ini, bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
Secara keseluruhan total bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Kota Batam sejumlah Rp64,1 miliar, terdiri dari PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bansos disabilitas, bansos KUBE jasa, dan bansos E-Warong.
"Kita ingin kedepan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun kedepan akan semakin berat. Bukan antar kota atau kabupaten lagi tapi antar negara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita biar bisa memenangkan persaingan tersebut," pesan Presiden.
"Disana pintar kita harus lebih pintar, disana maju kita harus lebih maju. Itu yang namanya bersaing," tambah Jokowi.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos PKH dan BPNT di seluruh Kecamatan di Kota Batam telah menggunakan fasilitas perbankan. Ia yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Khofifah mengungkapkan percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Kemensos lewat E-Warong PKH berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.
