Darmin Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV Segera Diluncurkan

Pada November 2016, Darmin pernah menyatakan pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden 76/2014 tentang pengelolaan INSW.

Revisi itu berkaitan dengan penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan dan perluasan dengan menunjuk koordinator di tingkat nasional.

Darmin mengatakan loket tunggal elektronik pelayanan dan pengawasan perizinan dan nonperizinan ekspor-impor, kepabeanan dan kepelabuhan itu memiliki banyak fungsi tapi minim kewenangan.
Dengan sistem INSW, pelaku usaha mendapat kepastian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan pengawasan.

INSW juga mengurangi biaya transaksi melalui efisiensi waktu dan biaya proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Baca Juga: Ini Masukan ALFI untuk Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV