Infografis
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang masih mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.
Presiden Jokowi berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa ngecek itu. Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliun," ucap Presiden.
Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.
Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Pilih Bangun Mobile Power Plant
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Presiden.
Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan.
"Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata," ungkapnya.
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLTG tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
