Infografis
Pemda Harus Lebih Agresif
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga meminta Pemerintah Daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak atau eligible menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos).
"Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial," ungkap Khofifah.
Khofifah menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Beras Sejahtera (Rastra). Ia mencontohkan, untuk KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.
Baca Juga: Mensos Apresiasi Polisi Ringkus Pelaku Pedofilia Candys Group
Sedangkan, Rastra agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, yaitu beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, dan KIP diperuntukan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah.
Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada dibawah garis kemiskinan namun "terlewat" dalam penyaluran program bansos pemerintah.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Berkat kerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) kata dia, bansos non tunai bisa terealisasi dengan baik.
"Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerjasama dengan BRI dengan memanfaatkan fasilitas "Teras Keliling BRI". Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum," tuturnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2016 bansos PKH mulai disalurkan non tunai melalui kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM, sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.
Turut hadir dalam kegiatan bersama Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek.
