Infografis
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto bersama Kepala Korlantas Polri Royke Lumowa melakukan video conference dengan para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polisi Daerah (Polda) seluruh Indonesia di Gedung Korlantas, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Dalam kesempatan tersebut, Pudji mensosialisasikan revisi PM 32/2016 kepada Polda-polda seluruh Indonesia. Hal ini juga merupakan pembekalan bagi anggota Polri terkait dengan penegakan hukum di lapangan yang akan dilakukan oleh Polri apabila nantinya aturan ini mulai berlaku.
"Sesuai arahan Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat terkait angkutan umum berbasis online ini, karena nanti yang akan melakukan penegakan hukum di jalan raya adalah polisi," jelas Pudji.
"Sesuai UU 22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pengaturan terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ini merupakan kewenangan Kepolisian, apakah nanti huruf di belakang angka TNKB dibuat khusus atau gimana, itu kami serahkan pengaturannya kepada kepolisian," lanjut Pudji.
"Nantinya akan dibuat TNKB dengan kode khusus bagi kendaraan yang digunakan sebagai taksi online, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan dan kemudahan bagi anggota Polri untuk mendeteksinya," kata Pudji.
Baca Juga: Satu Langkah Menuju Pemberlakuan Aturan Taksi Online
"Insya Allah PM 32/2016 mulai 1 April akan diberlakukan," kata Pudji. Revisi PM32 telah melalui beberapa tahap uji publik. Hingga kini uji publik terhadap revisi aturan tersebut telah dilaksanakan dua kali, pertama di Jakarta (17/2) dan uji publik kedua, diadakan di Makassar (10/3). Dalam uji publik tersebut kedua belah pihak telah menerima dengan baik dan memahami 11 poin materi revisi.
“Ada 11 poin penting dalam revisi PM 32 Tahun 2016,” kata Pudji.
11 pokok pembahasan dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus; 4) kuota jumlah angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Digital Dashboard; dan 11) Sanksi.
Berikut penjelasan atas poin-poin revisi PM 32 Tahun 2016 :
1. Jenis Angkutan Sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.
2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.
