Infografis
Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya melihat peluang bisa menuntut ganti rugi atas rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, Papua.
"Besok kami akan mengirim tim untuk memastikan penanganannya. Nanti secara hukum laut tadi Deputi Havas mengatakan kita punya peluang yang sangat kuat untuk menuntut ganti rugi dan menindak mereka. Bukan cuma ganti rugi saja akibat kerusakan karang yang dibuat di Raja Ampat itu. Karangnya itu karang yang sangat langka," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan dalam kunjungan kerja ke Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/3/2017).
Seperti diberitakan sebelumnya, kapal pesiar Inggris Caledonian Sky, yang berbobot hampir 4,300 ton, pada tanggal 4 Maret lalu berlayar di perairan Raja Ampat saat mengantar penumpangnya dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang di wilayah itu.
Penandatanganan MOU Jatiluhur dengan Bupati Purwakarta
Baca Juga: Terumbu Karang Raja Ampat Dirusak oleh Kapal MV Caledonian Sky
Dalam kunjungan ini Menko Luhut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Badan Pengelolaan Jatiluhur dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
MoU tersebut berisi kerja sama dalam hal penertiban dan pembersihan keramba jaring apung karena hal ini diperlukan untuk menjaga kebersihan air di waduk tersebut.
Didampingi Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Menko Luhut melakukan kunjungan ke waduk Jatiluhur untuk melihat kegiatan pembersihan keramba ikan di sana. Dalam kunjungan ini, Menko Luhut melihat langsung kondisi waduk yang sempat bermasalah karena hama eceng gondok dan keramba apung.
"Di Jatiluhur tahun ini sudah dibersihkan 15 ribu karamba. Mudah-mudahan bisa membawa air lebih bagus," kata Menko Luhut.
Ia menekankan akan pentingnya kerja sama yang terintegrasi dalam memelihara kebersihan dan pengelolaan Jatiluhur.
"Memang harus dirapikan. Tidak hanya di sini, tetapi juga harus sampai di puncak dan gunungnya, sungainya. Cirata dan Saguling itu juga harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa hanya Jatiluhur saja. Kalau sungainya tidak ditata, airnya tidak cepat mengalir, jadinya banjir lagi. Jadi kerja pengelolaan itu mesti terintegrasi. Saya pikir daerah lain yang dilewati sungai yang sama harus bekerja sama. Jadi, Bupati daerah lain juga harus turut membantu mengelola sungai yang melewati wilayahnya," katanya.
Peresmian Museum Digital Bale Panyawangan Diorama Nusantara
