Infografis
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun menilai maraknya isu logo palu arit atau lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) pada desain uang baru yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, merupakan isu yang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memperlemah persatuan dan kesatuan NKRI.
Pandangan Misbakhun tersebut disampaikan pada serap aspirasi dan silaturahim bersama konstituen dalam rangka kegiatan reses DPR di Pasuruan, Jawa Timur, Senin (13/3/2017). Politisi kelahiran Pasuruan ini meminta seluruh audiens yang hadir bisa memberikan penjelasan atau sosialisasi tentang uang baru BI yang tidak sesuai dengan isu yang berkembang saat ini.
"BI sudah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masalah pencetakan uang dengan memperhatikan aspek keamanan dan pengamanan mata uang RI," kata Misbakhun.
Baca Juga: Ketua MUI: Selidiki Lambang PKI di Sekitar Pesantren Pamekasan
Misbakhun yang juga anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, BI akan melakukan redenominasi uang dengan menghilangkan satu nol pada nilai uang RI. Program ini, sambung dia, dilakukan untuk menyederhanakan nilai rupiah sehingga bisa mempermudah transaksi dan memperkuat nilai mata uang kita di mata dunia.
Pada kesempatan itu, Misbakhun juga memfasilitasi program bantuan BI kepada lembaga yang membutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya. Program tersebut merupakan program kepedulian BI kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sekali lagi Misbakhun mengajak para pemangku kepentingan dan audiens yang hadir agar membantu BI melakukan sosialisasi mata uang RI secara benar.
"Saya meminta hadirin agar turut membantu sosialisasi tentang mata uang RI kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa semua isu tidak benar," pungkas Misbakhun.
Acara yang berlangsung di Rumah Aspirasi Mukhamad Misbakhun ini dihadiri oleh Walikota Pasuruan, Setyono yang juga ketua DPD Golkar Kota Pasuruan, Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan, Udik Januantoro, dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra JK, serta puluhan lembaga yang mendapatkan bantuan sosial dari Bank Indonesia.
