Infografis
Penggunaan merkuri pada berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Banyaknya kasus penggunaan bahan kimia berbahaya itu di sejumlah pertambangan rakyat membuat pemerintah segera mengambil tindakan.
"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 hotspot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga, terutama anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013 silam, Indonesia tentunya tidak boleh membiarkan hal tersebut untuk terus terjadi. Oleh karenanya, dalam rapat terbatas siang ini, Presiden Joko Widodo memberikan tujuh instruksi terkait hal tersebut kepada jajarannya.
Baca Juga: Jokowi dan SBY Sepakat Harus Ada Tradisi Estafet Pembangunan
Sebagai instruksi pertama, Kepala Negara meminta untuk dilakukannya pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Selanjutnya, Presiden menginstruksikan agar penggunaan merkuri pada tambang-tambang rakyat harus segera dihentikan.
"Kedua, penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus segera dihentikan, harus dilarang. Saat tiga minggu lalu ke Provinsi Maluku, saya minta Kapolri agar penambangan emas di Gunung Botak yang menggunakan merkuri untuk dihentikan dan sudah dihentikan oleh Kapolri," ucapnya.
Setelah nantinya dilakukan pengaturan tata kelola, pengawasan menjadi hal penting yang harus dilakukan. Penggunaan merkuri ke depannya diharapkan tidak hanya dilarang dari pertambangan rakyat, tapi juga pada pertambangan skala menengah dan besar.
"Ketiga, setelah diatur tata kelolanya, saya minta terus diawasi secara ketat dan berkala mengenai penggunaan merkuri. Bukan hanya di tambang-tambang rakyat, tapi juga di pertambangan skala menengah dan besar," Jokowi menegaskan.
Pengawasan terhadap sumber distribusi merkuri menjadi instruksinya yang keempat. Disinyalir, penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat terjadi karena banyak impor merkuri yang dilakukan secara ilegal.
"Saya juga minta dilihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan importasi merkuri. Karena saya mendapatkan informasi banyak merkuri impor ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat," kata Presiden.
