Infografis
Rencana mogok kerja pekerja PT Marga Mandala Sakti, pengelola jalan tol Tangerang - Merak, pada akhir Maret 2017, mendapat perhatian serius dari DPRD Propinsi Banten. Hal ini disampaikan oleh Fitron Nur Ikhsan, Pimpinan Komisi V DPRD Propinsi Banten, saat menghadiri acara Silaturahmi dan Doa Bersama Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak dalam keterangan resmi, Kamis (9/3/2017).
"Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten akan segera memanggil Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti untuk meminta penjelasan dan mencari solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di anak perusahaan Astra Group tersebut. Kami juga akan panggil Pimpinan PT Astra Internasional selaku induk perusahaannya.", tegas Fitron Nur Iksan.
Selain memanggil pihak perusahaan, DPRD Propinsi Banten juga akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Banten. DPRD akan meminta kronologis dan data-data terkait pokok permasalahan yang terjadi. "Yang harus dipastikan adalah apakah PT Marga Mandala Sakti dan Astra memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banten. Ada filosofi yang harus dipegang bahwa mereka (pengusaha) jangan hanya "membangun di Banten" tapi juga harus "membangun Banten"," ujar Fitron.
Baca Juga: Kasus Ahok, Jutaan Buruh Mogok Nasional pada 25 November
Ia menegaskan bahwa perusahaan yang membangun di banten juga harus memiliki aspek kesejahteraan pada manusia yang tinggal di Banten.
Fitron juga menyingggung soal laba bersih PT Marga Mandala Sakti tahun 2016 sebesar 377 milyar. "Tidak mungkin kalau tidak bisa mensejahterakan karyawannya. Kenaikan upah sebesar 4 persen, dibandingkan dengan laba bersih perusahaan, itu manusiawi atau tidak?", tegas Fitron yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Perda Penyelenggara Ketenagakerjaan Banten.
Fitron juga tidak setuju adanya penerapan serta merta otomatisasi pembayaran tol, karena otomatisasi gardu tol ternyata tidak terlalu signifikan untuk mengatasi kemacetan di pintu keluar tol. Penerapan ini, menurutnya harus bertahap. Investasi apapun tidak ada gunanya jika hanya menguntungkan industri dan pengusaha, tapi juga harus bisa mensejahterakan masyarakat Banten, pungkas Fitron.
Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi respon cepat yang diambil oleh Komisi V DPRD Propinsi Banten. Kehadiran Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten memenuhi undangan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, akan menjadi awal yang baik untuk mencari solusi bagi para pihak. "Kuncinya, Direksi jangan menutup diri untuk duduk bersama dengan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, karena tuntutan kenaikan upah 10-15 persen sangat wajar ketika laba bersih perusahaan meningkat terus," ujar Mirat dalam kesempatan yang sama
Dari data laba bersih perusahaan setiap tahun, PT Marga Mandala Sakti selalu memperoleh peningkatan laba secara signifikan. Pada tahun 2014 perusahaan mencatatkan laba bersih 281 milyar, tahun 2015 sebesar 332 milyar, dan tahun 2016 sebesar 377 milyar. "Sehingga perlu ada kejelasan mengapa laba bersih selalu meningkat, namun kenaikan upah setiap tahun justru mengalami penurunan?," tanya Mirah.
Dicky Umaran, Ketua Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak (SKTTM) yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Banten (DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten), menyatakan bahwa kenaikan upah yang diputuskan sepihak oleh Direksi, hanya 4,25-5,07 persen sangat tidak layak karena tidak mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, dan membuat upah pekerja di PT. Marga Mandala Sakti semakin jauh tertinggal dari para pekerja lainnya di bawah naungan Astra Group.
