Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 Tahun Anggaran 201. Acara ini di selenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Rakornis akan dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Turut hadir pada acara tersebut para Bupati dan Walikota penyelenggara TMMD, Ketua DPRD, anggota TNI dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.
Rakornis TMMD ke-98 mengusung tema “Dengan Semangat Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Dalam Rangka Membangun Daerah dan Desa untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Baca Juga: Lebih Dekat Dengan Rakyat, Jadi Alasan PUPR Ajak TNI Bangun Desa
"TMMD merupakan program terpadu lintas sektor antara TNI dengan Kementerian/Lembaga baik Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun non Pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan pedesaan khususnya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah rawan/terdampak bencana," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kegiatan TMMD selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tercantum pada Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Hal ini juga sejalan dengan visi Kementerian PUPR yaitu, terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
"Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional," ujar Menteri Basuki.
Diketahui target utama Kementerian PUPR periode 2015-2019 diantaranya adalah pembangunan 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mendukung agenda ketahanan air dan kedaulatan pangan. Pembangunan 1.000 km jalan tol dan 2.650 km jalan arteri baru untuk mendukung konektivitas antar-wilayah, serta penyediaan infrastruktur permukiman dan rumah layak huni untuk mendukung pencapaian akses air minum dan sanitasi 100 persen serta mengentaskan kawasan kumuh dan memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun infrastruktur strategis meliputi berbagai bidang. Pada bidang sumber daya air, kerjasama berupa pembersihan sungai dan kegiatan tanggap darurat bencana. Di bidang Bina Marga, TNI membantu dalam pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta pembangunan Jalan Trans Papua. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh TNI berupa pembukaan lahan dan pembentukan badan jalan untuk meningkatkan konektivitas, disamping juga menjadi pertahanan negara.
Pada bidang Cipta Karya kerjasama dilakukan dalam pembentukan karakter anggota Satuan Tugas Tanggap Darurat yang bertugas dalam penanganan bencana alam.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR membangun hunian prajurit TNI berupa Rumah Susun dan rumah Tapak guna mendukung pelaksanaan tugas TNI. Pada tahun 2015, telah dibangun sebanyak 7.636 unit serta tahun 2016 sebanyak 3.624 unit rusun dan rusus yang diperuntukan bagi TNI/POLRI. Pada tahun 2017, penanganan rusun/rusus TNI/POLRI dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan POLRI. Namun, Kementerian PUPR akan melaksanakan sebanyak 129 unit rusus dan rusun yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Seperti halnya TNI yang memiliki TMMD, Kementerian PUPR juga memiliki program infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya seperti program pemberdayaan untuk perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan; operasi dan pemeliharaan jalan; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas); Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); rumah swadaya; dan Rumah Khusus.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Basuki menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya pembangunan fisik untuk pengembangan wilayah, tetapi kegiatan pembangunan yang efektif untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
