Diskusi Nasib Freeport, Jonan Panggil Para Mantan Menteri ESDM

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 08 Maret 2017 | 12:43 WIB
Diskusi Nasib Freeport, Jonan Panggil Para Mantan Menteri ESDM
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan serah terima jabatan Menteri ESDM kepada Ignasius Jonan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin (17/10/2016). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah mantan Menteri ESDM di Jakarta, Rabu (8/3/2017). Pemanggilan ini guna membahas kelanjutan usaha PT Freeport Indonesia.

Sejumlah mantan Menteri ESDM yang menyambangi Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, antara lain Soebroto, Menteri Pertambangan dan Energi ke-7 yang menjabat 29 Maret 1978-21 Maret 1988; Kuntoro Mangkusubroto Menteri Pertambangan dan Energi yang menjabat di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998 dan Purnomo Yusgiantoro yang menjabat Menteri ESDM pada 21 Oktober 2004-20 Oktober 2009.

Kemudian, ada Darwin Zahedy Saleh yang menjabat Menteri ESDM pada 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011 serta Chairul Tanjung yang menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM pada 11 September 2014-20 Oktober 2014.

Baca Juga: Soal Polemik Freeport, Perlu Ada Formula Jalan Tengah

Chairul Tanjung, yang keluar pertama kali dari ruangan kaca di Gedung Kementerian ESDM, mengatakan kedatangannya bertujuan membagi pengalaman kepada Menteri Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang menyambut seluruh mantan menteri tersebut.

"Namanya kita sebagai mantan, saya kan orang yang pernah menyelesaikan masalah Freeport, masalah Newmont, tentu kita sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," kata Chairul Tanjung.

Namun demikian, ia mengaku tidak memberi masukan atau saran kepada Kementerian ESDM. Ia hanya berharap agar solusi yang terbaik untuk masyarakat bisa terwujud.

Terkait masalah Freeport yang dibawa melalui arbitrase karena pemerintah dinilai telah mengubah bentuk usaha pertambangan dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Chairul mengaku tidak ingin memberi penilaian.

"Saya tidak mau ikut terlibat dalam 'judgement'," ungkapnya.

Dalam pertemuan Rabu pagi tersebut, tampak juga kedatangan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI