Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di kantornya pada hari Senin (6/3/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengakui bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Luhut mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan harapan masyarakat Indonesia yang ingin melihat penyelesaian yang adil terkait masalah ini.
"Saya katakan kepada beliau bahwa sejauh ini penyelesaian business to business adalah penyelesaian yang terbaik menurut kami. Setelah hampir 50 tahun, menurut saya kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Ketemu Menlu Australia, Luhut Bahas Pencemaran Laut Timor
Saat ditanya apakah pemerintah bisa memiliki 51 persen saham perusahaan tersebut, ia mengatakan bisa saja. "Harus diketahui, Indonesia saat ini transparan, tidak ada lagi negosiasi tertutup. Tidak ada yang mau ribut. Kalau ribut tidak ada yang untung. Kita mau menyelesaikan secara baik-baik," katanya.
Menjawab pertanyaan tentang opsi pengelolanya, ia mengatakan BUMN masih menjadi opsi utama. "Kami tetap ingin BUMN. Kalau BUMN ada partner lain silakan saja, tidak ada masalah, karena angkanya besar juga," jawabnya.
Temasek Ingin Berinvestasi di Batam, Bintan dan Karimun
Sebelumnya Menter Luhut menerima kunjungan CEO Temasek Holding (BUMN Singapura). Ms. Ho Ching. Menko Luhut mengatakan bahwa sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, Ms. Ho menanyakan mengenai perkembangan politik, keamanan dan ekonomi Indonesia karena Singapura berniat meningkatkan investasinya di Indonesia.
"Tadi beliau menanyakan bidang apa yang menjadi fokus pembangunan Indonesia dimana BUMN Singapura dapat berinvestasi. Saya katakan infrastrutur banyak, dari mulai pemurnian air, jalan, listrik, pelabuhan laut, bandar dan juga pertanian," jelasnya.
Menurutnya Ms. Ho mengungkapkan ketertarikan Singapura untuk berinvestasi di Batam, Bintan, dan wilayah Karimun yang dekat dengan Singapura.