Infografis
Indonesia Property Watch (IPW) menilai siapa pun Gubernur DKI Jakarta terpilih harus dapat menjamin kepastian investasi di sektor properti.
"Siapa pun gubernurnya. Hal ini diperlukan agar tidak muncul ketidakpercayaan dunia usaha atas komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Ia menegaskan pergantian pimpinan kepala daerah, termasuk Jakarta, tidak boleh gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin sebelumnya.
Baca Juga: IPW Sebut Pergerakan Pasar Properti Mengarah ke Jakarta Timur
"Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi," katanya.
Menurut dia, salah satu polemik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta adalah pro-kontra reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena sebagian pihak menginginkan reklamasi dilanjutkan, namun sebagian yang lain menghendaki proyek dihentikan.
Belum ada data terbaru mengenai jumlah investasi yang sudah dikeluarkan pengembang proyek ini. Namun, berbagai perusahaan sudah merilis berbagai rencana investasinya.
Contohnya, PT Intiland Development Tbk akan membangun Pulau H seluas 62 hektare dengan nilai investasi Rp7,5 triliun.
Kemudian, pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di Pulau N (Port of Jakarta) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II juga diprediksi menelan investasi Rp134 triliun. Jumlah ini belum termasuk 15 pulau lain.
Ali menyatakan penghentian satu proyek yang sudah berjalan akan menjadi preseden buruk bagi calon investor domestik maupun asing.
Padahal, Indonesia tengah gencar menggenjot investasi di tengah lesunya ekspor.
Dia memberikan contoh, saat Indonesia mengundang Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk kerja sama investasi hingga lebih dari Rp300 triliun, sektor properti Indonesia juga diperkirakan akan dimasuki dana hingga Rp60 triliun untuk pembelian langsung dari hasil repatriasi "tax amnesty".
Oleh karena itu, katanya, saat ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang paling diperhatikan investor.
"Kepastian hukum investasi dari gubernur baru menjadi salah satu yang paling dicermati," kata Ali.
Investor ragu Pada bagian lain, Ali menilai meski sudah ada perbaikan, berbagai hasil riset lembaga internasional kerap menempatkan kepastian investasi menjadi salah satu faktor yang membuat calon investor ragu menempatkan dana di Indonesia.
Data Bank Dunia menunjukkan Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Indonesia) 2017 yang dirilis Oktober 2016 naik menjadi 91 dari sebelumnya 106.
Pemeringkatan dilakukan pada 190 negara di wilayah Asia Pasifik. Ini adalah kenaikan tertinggi peringkat Doing Business Indonesia.
Ali menambahkan, investasi saat ini menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Salah satu industri yang diharapkan mampu bangkit mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah properti.
Apalagi, tambahnya, pemerintah tengah menggeber pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah.
Berbagai proyek itu diharapkan akan membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan berbagai sektor lain termasuk properti.
Khusus di Jakarta, investasi properti merupakan salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di Jakarta sepanjang 2016 tercatat 5,85 persen, melambat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,89 persen.
Konsumsi rumah tangga berkontribusi 58,70 persen, investasi 39,23 persen dan sisanya sektor lain.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita sebelumnya menyebut pengembangan kawasan baru melalui reklamasi di Jakarta akan membuka lebih dari 20.000 lapangan kerja baru.
Saat ini terdapat 167 perusahaan yang turut dalam pengembangan reklamasi Teluk Jakarta, belum termasuk potensi lapangan pekerjaan dari sektor jasa yang dikelola masyarakat setempat. (Antara)
