Infografis
Selain pembangunan konektivitas di Papua dan Papua Barat, kawasan perbatasan Papua juga mendapatkan sentuhan pembangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah selesai mengerjakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang kelak dilengkapi infrastruktur penunjang lainnya. Contohnya seperti pasar sehingga kawasan PLBN dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketahanan air juga penting untuk memenuhi kebutuhan air baku dan ketahanan pangan. Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi beberapa daerah irigasi dan tahun 2017 ini akan mulai disiapkan pembangunan Bendungan Baliem dengan daya tampung 200 juta m3 dan potensi pembangkit listrik 50 MW.
Baca Juga: Papua dan Papua Barat Jadi Fokus Pembangunan Infrastruktur PUPR
"Rehabilitasi irigasi dilakukan secara padat karya yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Senin (6/3/2017).
Pembangunan disektor perumahan juga dilakukan, diantaranya adalah memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, melalui program rumah swadaya. "Ditargetkan di Papua dan Papua Barat masing-masing sebanyak 3.500 unit. Selain itu ada program rumah khusus yang dibangun untuk nelayan, tenaga medis, dan pemuka agama," ujar Menteri Basuki.
Selain itu dalam meningkatkan kualitas permukiman, dilakukan penanganan kawasan kumuh melalui program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang menjangkau 41 kelurahan di Kota Sorong dan Kota Manokwari Barat.
Total dana APBN Kementerian PUPR yang dikucurkan untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp7,61 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp 2,18 triliun.
Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, namun belum mencukupi untuk seluruh program yang dibutuhkan. Selain itu, dengan tantangan alam yang ekstrim, pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat akan terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam merealisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur PUPR diatas, Kementerian PUPR berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para kontraktor pelaksana lokal untuk mengerjakan proyek-proyek diantaranya melalui skema padat karya.
