Infografis
"Sarat muatan politik (politis) karena izinnya diterbitkan oleh Ahok yang kini maju kembali dalam pemilihan kepala daerah," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Kamis, terkait isu reklamasi Pulau G yang menjadi komoditas politik menjelang pemilihan gubernur Jakarta.
Menurut dia, sangat wajar jika permasalahan reklamasi Pulau G menjadi komoditas politik dan digunakan untuk mematikan lawan politik satu sama lain.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Utara, Syarifuddin Baso, sebelumnya tegas menyebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk tidak terlibat dalam persoalan di Muara Angke.
Menurut Syarifudin Baso, keberadaan LSM saat ini dinilai justru memecah belah dan mengganggu ketenteraman warga.
Baca Juga: Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Jadi Ajang Rebutan Developer Besar
Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL), induk usaha PT MWS, Noer Indradjaja mengatakan pembangunan Pulau G tidak akan menggusur masyarakat Muara Angke. Justru dengan proyek reklamasi ini APL bisa membantu warga Angke untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Kami pastikan bahwa masyarakat Angke akan menjadi prioritas bagi tenaga kerja di proyek Pulau G. Pembangunan Pulau G bukan untuk menyengsarakan, apalagi proyek ini adalah milik Pemprov DKI Jakarta yang diawasi langsung oleh banyak pihak," kata Noer Indradjaja.
Dengan kontroversi yang masih mengemuka di tengah warga, maka perlu langkah yang benar-benar hati-hati dan bersikap solusi yang bisa diterima berbagai pihak yang saat ini masih terus menyuarakan suara pro-kontranya. (Antara)
