Infografis
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, mengkritik buruknya sebagian kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerugian ini banyak diderita BUMN yang berkiprah di sektor perkebunan.
"Tidak kurang 8 BUMN berdasarkan sumber di Kementerian BUMN mengalami kerugian yang sangat besar," kata Defiyan, saat dihubungi Suara.com, Rabu (1/3/2017).
Delapan BUMN tersebut antara lain PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sebesar Rp109 miliar, PTPN II merugi Rp207 miliar, PTPN VII merugi Rp527 miliar, PTPN VIII mengalami rugi Rp544 miliar, PTPN IX mengalami rugi Rp320 miliar, PTPN X mengalami rugi Rp150 miliar, PTPN XIII merugi Rp243 miliar, PTPN XIV merugi Rp127 miliar. Terakhir, PT Riset Perkebunan Nusantara juga mengalami kerugian Rp47 miliar.
Melihat kondisi ini, Defiyan menegaskan bahwa menyelesaikan permasalahan inefisiensi dan inefektifitas manajemen dalam tubuh BUMN harus menjadi prioritas utama. Terlebih para Dewan Manajemen yang tidak berparadigma Kapitalisme saja, sebab BUMN modal awalnya adalah dari negara. "Menempatkan profesional di bidang manajemen memang penting bagi penyehatan pengelolaan BUMN dan juga Koperasi untuk tujuan kesejahteraan semua orang," ujar Defiyan.
Baca Juga: Arab Saudi Mulai Lirik Investasi di Indonesia, Ini Sebabnya
Maka itu, fokus dan perhatian utama BUMN dalam bersaing harus ditujukan pada pengembangan usaha bisnis intinya (core business) dan anak-anak usaha yang selama ini justru menjadi beban manajemen dan negara harus dilepaskan.
Dengan mencermati permasalahan yang terdapat pada BUMN dan juga pada Koperasi (baru2 ini kasus Investasi Pandawa Group), maka inilah momentum pemerintah dalam menegakkan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 dalam menyusun Sistem Ekonomi bangsa dengan memperkuat BUMN dan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa yang lebih berkeadilan dan memberikan peluang terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Tentu saja kerjasama dengan swasta juga diperlukan sejauh tidak mendominasi sektor-sektor kebutuhan dasar dan strategis menguasai hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu pembenahan manajemen di beberapa BUMN harus segera diselesaikan dengan melakukan rasionalisasi pada usaha inti BUMN dimaksud supaya dapat mencapai kinerja terbaik. Terutama dalam menarik Investasi yang akan ditawarkan kepada para investor dari negara lain. Sebab, tidak mungkin rasanya para investor menanamkan investasinya di Indonesia tanpa motif ekonomi, khususnya Arab Saudi yang selama ini keuangan negaranya bergantung dari penerimaan sektor minyak bumi.
"Jadi, kunjungan Raja Salman ini harus dipandang juga sebagai adanya kepentingan ekonomi dan bisnis negara tersebut atas Negara Indonesia dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menata BUMN dan Koperasi secara saling menguntungkan untuk kemajuan perekonomian bangsa dan negara, tidak hanya sekedar ajang silaturrahim kekeluargaan saja," tutup Defiyan.
