Sri Mulyani Sindir Penggunaan Anggaran Negara Masih Amburadul

Selasa, 28 Februari 2017 | 13:29 WIB
Sri Mulyani Sindir Penggunaan Anggaran Negara Masih Amburadul
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi Anggaran (Komisi XI) DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kementerian dan lembaga yang membuat rencana penggunaan anggaran tahun 2016 secara asal-asalan. Hak tersebut terlihat saat Ani masuk dalam kabinet, banyak Kementerian dan Lembaga yang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 255 revisi.

"Kalau begitu, saya pertanyaan waktu bikin perencanaan anggaran mikirnya seperti apa. Apa yang penting jalan dulu, yang bagus-bagus supaya Menkeu, Bappenas dan DPR setuju, habis itu direvisi seenaknya sendiri. Jangan asal membuat perencanaan karena akan mempengaruhi efektivitas anggaran untuk tujuan pembangunan nasional," kata Ani dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Ani menilai, banyaknya revisi DIPA menggambarkan bahwa perencanaan buruk atau tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Kementerian dan Lembaga perencanaan anggaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan secara detail oleh kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Dikritik Jokowi Soal LPJ, Sri Mulyani : Sekarang Cuma Dua Laporan

Pasalnya, tanpa perencanaan yang baik, tujuan penggunaan anggaran justru bisa tidak tercapai.

"Karena anggaran dibelak belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmuran rakyat. Malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," tegasnya.

Ani mengingatkan satu perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang amburadul, menggambarkan negara yang amburadul.

"Dan kita tidak rela Indonesia diangap sebagai negara yang tidak diurus secara serius. jadi kita harus melakukan monitoring, koordinasi, dan menyamakan persepsi," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI