Infografis
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyindir 70 persen Pegawai Negeri Sipil hanya sibuk mengurus Laporan Pertangungjawaban atau LPJ. Jokowi pun meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memangkas rezin akutansi dan laporan keuangan yang menurutnya bertele-tele.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengaku telah memangkas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari 44 laporan menjadi tinggal dua laporan.
"Saat saya baru tiga minggu jadi Menkeu, Pak Presiden telepon saya minta pangkas LPJ karena membebani. Karena Presiden melihat inefisiensi, saya pikir LPJ atau SPJ itu perjalanan dinas," kata Ani saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran yang Baik Tak Harus Complicated
Ia pun mengakui, kritikan Presiden tersebut bukan zamannya lagi membuat laporan pertangungjawaban yang bertele-tele. Sehingga pihaknya segera memanggkas laporan pertanggungjawaban.
Selain LPJ, Mantan Menko Perekonomian ini juga memangkas petunjuk teknis dari sebelumnya sebanyak 307 juknis, kini tinggal 85 juknis. Jumlah tersebut dinilainya masih terlalu banyak, sehingga ke depan targetnya menjadi 30 juknis saja.
"Juknis dari 307 karena beranak, bercucu, dan bercicit, kini menjadi 85 juknis saja. Ini harus diturunkan lagi maksimum jadi 30 juknis. Kita terus terbuka terhadap kritik. Sampaikan ke kami kalau masih dianggap banyak," ungkapnya.
