Infografis
Pemerintah terus meningkatkan luasan cakupan pelayanan air minum yang aman dan terlindungi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti sarana dan prasarana air baku dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan.
"Disamping pembangunan infrastruktur berskala masif, kami juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, misalnya penyediaan air minum, sanitasi, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan kawasan kumuh,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Sabtu (25/2/2017).
Dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program 100-0-100. Maksud program tersebut adalah untuk mewujudkan 100 persen ketersediaan akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat pada tahun 2019.
Baca Juga: Tahun ini Sebanyak 30 Bendungan Dalam Tahap Konstruksi
Sampai akhir 2015, cakupan pelayanan air minum aman mencapai 71,05 persen. Untuk mencapai target 100 persen akses air minum tahun 2019, pemerintah masih harus menambah cakupan air baku sekitar 7,2 persen per tahun, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan termasuk ketersediaan air bakunya.
Salah satu kawasan yang pada tahun 2016 mendapatkan sentuhan pembangunan sarana air baku adalah Kepulauan Obi di Maluku Utara. Kepulauan Obi terkenal dengan nikel dan batu akik, namun warganya tidak punya cukup air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Pada Januari 2016, mulai dibangun Unit Air Baku Obi dengan kapasitas tampung 30 m3. Proyek ini bertujuan menambah debit air yang telah dibangun oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan. Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan meliputi pembangunan intake, bak saring, reservoir, tandon air dan jembatan pipa. Reservoir yang dibangun berkapasitas 350 meter kubik dan bak saring berkapasitas 36 m3.
Pembangunan unit air baku selesai pada Juli 2016 dengan sumber air diambil dari Sungai Todoku dengan debit air 10 liter per detik. Sekarang warga Kepulauan Obi sudah dapat menikmati tambahan pasokan air dari unit tersebut.
Pembangunan infrastruktur pulau terluar yang saat ini tercatat sebanyak 117 pulau, sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, salah satunya membangun dari pinggiran. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana pulau terluar merupakan bagian dari WPS 35.
Pembangunan infrastruktur pulau terluar yang dilakukan Kementerian PUPR berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Disamping itu juga mengamankan potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
