Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo optimistis tahun 2017 menjadi warsa yang baik untuk dunia investasi. Menurutnya, Indonesia memunyai modal mencukupi untuk menarik minat investor asing sebagai target utama.
Optimisme Jokowi bukan tanpa alasan kuat. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen dan dibarengi tingkat inflasi rendah di angka 3,02 persen tahun 2016, bisa menjadi modal bagus.
“Kondisi yang baik seperti ini harus disampaikan ke investor. Kerja itu harus optimistis, apalagi dengan modal angka-angka yang saya sampaikan. Meski ada yang perlu diperbaiki, tak perlu pesmistis,» kata Jokowi, ketika berpidato membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (24/2/2017).
Baca Juga: Persija Hadapi Persita, Jakmania Dilarang Hadir
Jokowi secara khusus juga meminta agar proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dapat diintegrasikan menjadi satu bagian tanpa memerlukan perpanjangan.
Kecepatan, menurutnya, menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasinya sehingga berjalan satu arah.
“Saya minta masalah SIUP/TDP, coba gabung jadi satu, amanat undang-undang. Tidak usah pakai perpanjangan. Ngapain hal-hal itu diteruskan. Kecepatan memutuskan, melayani, kuncinya di situ,” tandasnya.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan investasi swasta. Pertama, peningkatan dana belanja dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) untuk membangun infrastruktur.
Ia juga menyebut penghapusan berbagai regulasi hukum yang dinilai menghambat kelancaran investasi, terus menjadi fokus pemerintah.
Baca Juga: Digembleng Milla Tiga Hari, Pemain Persija Ini KO
“Dari APBN tahun 2017, Rp. 2.080 Triliun untuk pembangunan infrastruktur. APBN kekinian fokus mempercepat pembangunan infrastruktur, mengejar ketertinggalan, karena ini dasar yang harus dikerjakan Indonesia,” terangnya.
