Infografis
Presiden Joko Widodo kembali meninjau langsung jalannya pengerjaan terowongan bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap pertama di Kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017). Pembangunan tahap pertama, yang menghubungkan kawasan Lebak Bulus-Bundaran HI, membentang sepanjang 16 kilometer dan diperkirakan akan melayani 173.400 penumpang setiap harinya.
Pembangunan Fase I yang dimulai sejak 10 Oktober 2013, rencananya akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. Seluruh terowongan bawah tanah pada jalur tersebut juga telah tersambung. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat peninjauan.
"Seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung, hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi insya Allah kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018, di atas semuanya sudah jadi dan sudah bersih," ujar Presiden di proyek terowongan bawah tanah MRT di kawasan Setiabudi, Kamis (23/2/2017).
Terkait dengan pendanaan, pembangunan MRT tersebut dibiayai oleh kombinasi dari APBN dan juga APBD sebagaimana yang disebutkan Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur tersedia dari banyak sumber.
Baca Juga: Soal Freeport, Jokowi Ingin Win-Win Solution
"Pendanaan ini banyak sekali, bisa dari APBN, kombinasi APBN dan APBD seperti yang di sini, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha, dan bisa juga dari investasi. Jadi kombinasi-kombinasi itu saya kira bisa dilakukan. Itulah yang mempercepat pembangunan infrastruktur kita," ucapnya.
Dengan melihat hal tersebut, Kepala Negara meyakini bahwa pengerjaan pembangunan proyek tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Demikian halnya dengan pendanaan yang tersedia, memungkinkan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
"Jadi, menurut saya masalah pembiayaan sampai saat ini belum ada keluhan baik dari kementerian dan BUMN serta swasta," kata Jokowi menambahkan.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini diantaranya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
