Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja karyawan. Menurut Hanif keberatan Freeport terhadap aturan baru di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
"Kemenaker mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Jika ada masalah kita minta ya sudah rundingkan saja. Jangan PHK jadi alat menekan pemerintah. Bicarakan baik-baik bila ada masalah," kata Hanif di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).
Persoalan tersebut bermula dari keberatan Freeport atas peraturan baru pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan kontrak karya. Pemerintah meminta Freeport mematuhi kewajiban sesuai izin usaha pertambangan khusus, di antaranya keharusan melepas 51 persen saham kepada pemerintah.
Hanif mengatakan kebijakan pemerintah Indonesia sesuai dengan undang-undang.
"Kebijakan yang dilakukan pada dasarnya untuk mengembalikan proses perusahaan di Indonesia kepada perundang-undangan. Untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan kebaikan semua pihak," katanya.
"Jika ada masalah dirundingkan saja, jangan sampai menggunakan tenaga kerja atau PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah. PHK tidak bisa dilakukan suka-suka atau seenaknya, tapi harus dibicarakan dengan serikat pekerjanya dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang ada," Hanif menambahkan.
Presiden Joko Widodo menegaskan jika Freeport Indonesia tidak kooperatif dengan pemerintah terkait kelanjutan bisnis mereka, maka pemerintah Indonesia akan bersikap tegas.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi di Cibubur, Jakarta Timur.
Jokowi mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah tersebut secara win-win solution.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win, kita ingin itu karena ini urusan bisnis," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan telah menyerahkan penanganan permasalahan kelanjutan usaha Freeport di Papua kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
"Oleh sebab itu, saya serahkan kepada menteri," kata Jokowi.
