Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akhir tahun 2017, jalan nasional Trans Papua yang menghubungkan Waghete, Kabupaten Deiyai ke Timika yang menjadi Ibukota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dapat ditembus. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Kementerian PUPR Sutardi dalam ekspedisi jalan Trans Papua selama 5 hari sejak Kamis lalu.
Tujuan ekspedisi salah satunya untuk memberikan informasi kepada publik tentang progres peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur terkait di Papua dan Papua Barat. Hal ini merupakan bagian dari Agenda Nawacita yakni membangun dari pinggiran dan meningkatan konektivitas.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan kembali bahwa membangun jalan adalah untuk membuka keterisolasian wilayah yang dampak langsungnya bisa dirasakan antara lain memperlancar arus logistik dan menurunkan tingkat kemahalan barang di Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Basuki Minta Percepat Penyelesaian Tol Ngawi-Kertosono
Dengan tersambungnya Waghete-Timika diharapkan harga bahan pokok dan logistik disekitar wilayah tersebut akan menjadi turun. Jarak dari Waghete ke Timika yang menjadi pusat kegiatan ekonomi juga menjadi lebih dekat dibandingkan dengan ke Nabire. "Dengan terbukanya akses ini selain menurunkan harga barang dan jasa, juga akan menciptakan poros pertumbuhan baru, terutama untuk masyarakat Timika, " kata Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian BBPJN XVIII Mulatua Sinaga dalam keterangan resmi, Selasa (21/2/2017)..
Mulatua mengatakan bahwa selama ini masyarakat Waghete dan Kabupaten Paniai harus ke Nabire yang berjarak 240 km jalan darat. Dengan adanya ruas Waghete-Timika, mereka akan beralih ke Timika yang lebih dekat.
"Timika merupakan pusat perekonomian yang lebih besar dari Nabire karena di Timika punya bandara internasional dan pelabuhan besar," tambah Mula.
Selama ini dari Nabire ke Timika hanya bisa dilalui melalui udara. Dengan adanya jalan tersebut maka bisa melalui jalan darat, yang otomatis dapat menurunkan harga barang dan logistik karena ongkosnya lebih murah.
Ruas jalan Waghete-Timika merupakan segmen 10 Trans Papua yang memiliki panjang 222,43 km dimana sebagian besar telah teraspal. Panjang jalan yang sudah teraspal adalah 132,7 km, perkerasan agregat 83,14 km dan belum tersambung sepanjang 6,5 km.
Sutardi menambahkan Tahun 2017, akan dibuka lagi jalan sepanjang 4 km dari arah Waghete, dan dari arah Timika juga akan dibuka jalan baru sepanjang 2,5 km, oleh Satker Jalan Timika.
Anggaran pembukaan jalan baru sepanjang 4 km sebesar Rp22 miliar berupa kegiatan cut and field serta pemasangan gorong-gorong.
Mengenai tantangan di lapangan, Sutardi mengungkapkan kendala cuaca yang sering terjadi hujan menyebabkan jam kerja per harinya hanya 2-5 jam. Selain itu dari segi topografis dan keamanan juga menjadi salah satu tantangan yang sering ditemui di lapangan. "Namun kami tetap optimis akhir 2017 bisa tersambung," tegasnya.
Kontraktor Lokal
Sementara itu Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Melianus Gobay mengatakan kontraktor lokal Papua sudah banyak terlibat dalam pembangunan jalan di Papua. "Kami harapkan kontraktor lokal terus dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar semakin banyak lagi pengusaha lokal terlibat"katanya.
Saat ini dirinya mengatakan bahwa terdapat 4 perusahaan kontraktor lokal yang telah terlibat untuk pembangunan jembatan di wilayah satuan kerja Pelaksana Jalan Nasional VIII (Paniai) Provinsi Papua yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai Timika dan Intan Jaya.
"Di Papua ini banyak kontraktor lokal yang terlibat dalam proyek Kementerian PUPR, kalau disini ada 4 kontraktor lokal yang diberdayakan sebagai kontraktor utama sedangkan sebagai sub kontraktor lebih banyak lagi," tambahnya.
Untuk menjadi kontraktor utama dalam pekerjaan-pekerjaan Kementerian PUPR memang disyaratkan pengalaman, namun bagi kontraktor yang belum punya pengalaman, dirinya mengatakan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII mempunyai kebijakan dengan melalui 3 tahapan.
"Pertama kita menjadi sub kontraktor terlebih dahulu, lalu apabila dianggap sudah mampu joint operation dengan kontraktor lain, selanjutnya kalau sudah baik naik lagi menjadi kontraktor utama," tambahnya.
Dirinya mengakui bahwa kontraktor lokal masih membutuhkan pembinaan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sutardi mengatakan untuk pelatihan SDM, hal tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, misalnya dengan pelatihan mandor dan operator alat.
