Infografis
Presiden Joko Widodo melakukan penyaluran simbolis Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat di gedung olah raga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017). Penyaluran bantuan ini merupakan upaya reformasi program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan.
Skema bantuan baru ini mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu, dan didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan Non Tunai yang telah disediakan.
"Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target enam T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta memberikan nutrisi yang lebih baik sesuai kebutuhan keluarga," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa dalam keterangan persnya.
Penyaluran bantuan dilakukan secara non tunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang dlsebut dengan Kartu Keluarga Sejahtara (KKS). Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.
Keluarga kurang mampu yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai dapat langsung menggunakan KKS untuk berbelanja bahan pokok di e-warong yang berada di lingkungan mereka. E-warong juga diharapkan dapat memudahkan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, serta di masa datang dapat ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Bulog.
"Sehingga harga bisa didapat lebih murah dari harga pasar," terang dia.
Sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan bekerja sama dengan bank HIMBARA. KKS yang digunakan merupakan kartu kombo, yang memiliki fitur tabungan dan uang elektronik.
Dengan kartu kombo ini, masyarakat dapat menerima bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta tidak bersikap konsumtif. Hal tersebut memungkinkan KPM untuk memiliki akses kepada lembaga keuangan formal, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa mendatang.
Baca Juga: Jokowi: Implementasi AEOI Momentum Pemerintah Perluas Basis Pajak
Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh KPM dapat dijadikan pertimbangan bagi perbankan apabila pada saatnya KPM mulai dapat meningkatkan kegiatan usaha produktifnya dan membutuhkan bantuan keuangan dan kredit dan perbankan.
Untuk peningkatan pelayanan, masyarakat calon penerima bantuan akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang Iebih sederhana dengan registrasi secara kolektif. Masyarakat juga akan diberikan edukasi dan sosialisasi intensif mengenai manfaat dari bantuan yang diberikan, termasuk tata cara bertransaksi menggunakan kartu dan penarikan bantuan di agen.
Selain itu, masyarakat akan diberi informasi mengenai tata cara pengaduan apabila menemui kesulitan atau hambatan pada saat ingin mengambil bantuan yang diberikan. Apabila menemui hambatan, masyarakat dapat menghubungi agen e-warong, ataupun bank penerbit kartu.
Program Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menggunakan KKS. Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.
Pada tahun 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari tujuh kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan tiga kota di wilayah Timur. Adapun target penyaluran tahun 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp1,7 triliun. Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.
Hadir mendampingi Jokowi dalam peluncuran bantuan ini adalah para pimpinan lembaga terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Rl Khofifah lndar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW, Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti.
