Infografis
Sikap Arogansi PT Freeport Indonesia terkait dengan penolakan mereka terhadap Perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sangat disesalkan. Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, selama ini pemerintah selalu kalah dan "menyerah" terkait dengan kontrak karya dengan Freeport.
"Bahkan upaya hilirisasi sesuai UU Minerba 4/2009 diundangkan, banyak pemegang Kontrak Karya termasuk PT Freeport belum dilaksanakan," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2017).
Menurutnya, perilaku Freeport menunjukkan perilaku korporasi yang telah mengabaikan UU yang berlaku di Indonesia. Sayangnya, Pemerintah selama selalu mengalah dengan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PTFI. Sementara, Sumber Daya Alam Indonesia sudah dieksploitasi secara besar-besaran oleh mereka.
Baca Juga: IGJ Minta Pemerintah Tak Tunduk Pada Ancaman Freeport
"Saya berharap, Presiden melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PTFI kali Ini, Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan SDA Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Setelah sekian lama tidak satu pun pemimpin negeri mampu bersikap terang dan tegas melawan arogansi PTFI, saya kira adalah tepat bila saat ini Presiden melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan menghentikan arogansi PTFI dan tentu itu akan menjadi legacy positif buat masa depan pengolahan SDA Indonesia," jelas Dahnil.
Dahnil menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negera berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan. Ia berharap Pemerintah melalui Menteri ESDM menghentikan perspektif ekonomi Myiopic alias Rabun jauh yang hobbi eksploitasi lupa kebutuhan masa depan.
"Langkah pertama Sudah tepat, dan saya berharap Pemerintah melalui menteri ESDM konsisten melawan arogansi PTFI tersebut," tutup Dahnil.
