"Yang namanya pasar-pasar baru sebetulnya masih sangat besar peluangnya karena tidak pernah kita urus berpuluh-puluh tahun. Jangan biarkan yang namanya swasta menerobos sendiri, biayanya terlalu besar. Negara lain pasti negaranya dulu yang hadir. Ada market intelligence yang dilakukan di sana," kata Jokowi.
Potensi yang ada di negara-negara Afrika misalnya, berdasarkan data yang ada mencapai 550 miliar dolar AS. Sementara Indonesia sendiri saat ini baru membukukan nilai ekspor sebesar 4,2 miliar dolar AS.
"Timur Tengah peluangnya juga besar sekali, 975 miliar dolar AS, kita baru masuk 5,2 miliar dolar AS. Ajak UKM-UKM kita yang telah memiliki kualitas untuk mengadakan pameran di sana," Presiden menambahkan.
Banyak negara-negara tujuan ekspor yang selama ini masih dipandang sebelah mata disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut. India, Pakistan, dan Bangladesh merupakan beberapa di antaranya.
Lebih lanjut, dalam bagian terakhir arahannya, Presiden menitipkan pesan terkait dengan kemajuan pasar tradisional kerakyatan. Ia meminta agar pasar tradisional yang ada untuk dibina agar mampu bersaing dengan pasar-pasar modern lainnya.
"Kalau fisiknya sudah diperbaiki, tolong ditindaklanjuti pada tahapan kedua. Manajemen dan modal mereka tolong dibantu dan diarahkan," terang dia.
Membina dan memajukan pasar-pasar tradisional di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak tersebut memang tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja dan pemikiran-pemikiran yang lebih untuk menangani hal tersebut. Namun, Presiden mengingatkan bahwa kerja keras kita pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu untuk rakyat kita. Itu akan memberikan rasa di "dalam" (hati) sewaktu kita bekerja kalau melihat mereka naik ke level yang lebih tinggi," tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki; Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.