Jokowi Minta Kementerian Perdagangan Bikin Terobosan

Selasa, 21 Februari 2017 | 15:52 WIB
Jokowi Minta Kementerian Perdagangan Bikin Terobosan
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan membuat terobosan. Agar‎ optimisme rakyat Indonesia akan menjadikan kondisi perekonomian negara menjadi semakin baik.

Hal ini ditekankan Kepala Negara kepada jajarannya dalam membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Kepada jajaran di Kementerian Perdagangan, Jokowi mengingatkan pentingnya meningkatkan pelayanan dan meninggalkan cara-cara kerja lama yang tidak produktif.

"Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita hilangkan. Kita menuju pada optimisme 2045, harus diubah semuanya. Perubahan itu dimulai dari kita, mulai dari pejabat-pejabat kita," kata Jokowi.

Sebagai upaya untuk memulai mewujudkan visi besar tersebut, sejumlah arahan diberikan Kepala Negara kepada Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi. Ketersediaan stok bahan pangan dalam negeri merupakan hal yang pertama kali disinggung oleh Jokowi.

Menurutnya, ketersediaan stok bahan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat amat menentukan stabilitas harga di pasar. Maka itu, informasi aktual mengenai ketersediaan stok disebut oleh Presiden amat krusial. Ia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk beralih menuju dunia digital dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memantau harga bahan pangan hingga ke daerah-daerah.

"Aplikasi harus bisa menginformasikan dari pasar-pasar yang ada di daerah sampai ke pusat. Segera bangun sistem itu sehingga stok itu selalu kita lihat. Kalau ada gejolak, satu atau dua bulan sebelumnya bisa kita prediksi dan antisipasi," ujar dia.

Harga bahan pangan yang melambung tinggi memang tidak semata disebabkan hanya karena ketersediaan stok bahan pangan yang tidak mencukupi. Sebab, selama ini banyak disinyalir adanya rantai distribusi pangan yang tidak efisien. Dalam kondisi seperti inilah para pemangku jabatan harus hadir menyelesaikan masalah.

"Di harga petani misalnya Rp5 ribu, di pasaran Rp15 ribu. Pasti ada yang tidak benar distribusinya kalau seperti itu. Ini yang mulai dilihat detail. Kementerian Perdagangan harus mengerti siapa pemain-pemain distribusi yang ada di tengah ini, berapa mata rantainya? Kalau sudah banyak sekali ya biayanya habis di situ, rakyat yang malah membayar," tutur dia.

Ekspansi Pasar Global yang Lebih Luas

Potensi ekspor di pasar-pasar internasional yang sebelumnya tak tersentuh kembali disinggung oleh Presiden. Negara pun disebutnya harus mampu terlebih dahulu menjajaki pasar-pasar tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI