Infografis
Realisasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada 2016 mencapai Rp 94,4 triliun. Angka tersebut di bawah target yang ditetapkan Rp 100 triliun. Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) cukup rendah yaitu di angka 0,37 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penyaluran KUR yang tidak mencapai target pada 2016 lantaran, pemerintah memperketat prosedur dan seleksi penerima atau debitor. Selain itu, tak semua bank atau lembaga keuangan bisa menyalurkan KUR. Hanya bank yang memiliki rasio kredit di bawah lima persen yang bisa meyalurkan KUR.
"Dari awal digariskan kebijakan yang boleh hanya lembaga keuangan dan bank terutama yang NPL kurang lima persen. Terutama dalam menyalurkan kredit UKM, yang boleh menyalurkan hanya NPL di bawah lima persen," kata Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Baca Juga: Penyaluran KUR Sepanjang 2016 Didominasi Pulau Jawa
Darmin menjelaskan, diperketatnya syarat yang ketat bagi bank penyalur KUR untuk menghindari penumpukan kredit bermasalah. Hal ini dilakukan agar kondisi baik dari perbankan dan perekonomian di Indonesia tidak mengalami penurunan nantinya.
"Kami tidak ingin terulang lagi penumpukan NPL, yang susah nantinya petani juga, yang tidak salah dibikin repot," katanya.
Darmin menjelaskan, Bank sebagai penyalur terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BR) yakni dengan plafon Rp69,45 triliun, outstanding Rp50,2 triliun, 3,99 juta debitur, dan dengan NPL (kredit bermasalah) 0,32 persen.Kedua adalah Bank Mandiri dengan plafon Rp13,31 triliun. Lalu di posisi ketiga disusul oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, sebesar Rp10,32 triliun.
Jika dilihat dari jenis usaha, KUR tahun lalu terdiri dari mikro sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen dan penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen.
Jika berdasarkan sektor usaha, KUR paling banyak disalurkan ke sektor perdagangan. Dirinya berharap ke depannya KUR bisa ditujukan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan hingga perburuan.
"Perdagangan 66,2 persen, pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan 22,6 persen, terlihat betul perdagangan masih besar," ujarnya.
