Infografis
Menteri Ketenakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan dalam rangka untuk menekan ketimpangan sosial, maka isu ketenagakerjaan itu harus di dorong ketengah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang nomenklaturnya benar-benar bisa diarahkan ke pelatihan kerja.
"Nah ini penting tidak hanya untuk di pusat, tetapi juga daerah. Karena kita melihat anggaran pelatihan kerja di arah itu terlalu minim. Sehingga upaya angkatan kerja agar masuk ke pasar kerja kan jadi tersendat," kata Hanif di Jakarta, belum lama ini.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan bahwa realokasi fungsi pendidikan itu diarahkan untuk kebutuhan pelatihan kerja. Upaya ini dalam rangka untuk mendongkarak agar angkatan kerja di Indonesia ini punya keterampilan. Dengan demikian, angkata kerja ini lebih bisa masuk ke pasar kerja sehingga mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: Menaker: Program Kerja 2017 Harus Berorientasi Hasil
"Idelanya anggaran untuk pelatihan kerja 10 persen sajalah. Kalau 10 persen dari angggaran fungsi pendidikan itu sudah bisa agak lumayan. Tinggal ngitung aja. Ini sudah saya sampaikan juga di rapat (kepada presiden), namun perlu kajian juga dari kementerian keuangan," tutur Hanif.
Hanif juga menekankan agar bagaimana semua program dan kegaitan yang dijalankan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kementerian ketenagakerjaan akan mengkoordinasikan berbagai sektor-sektor dalam aktivitas ekonomi. "Karena penciptaan lapangan kerja, kewajiban dan kewenangan kan ada di sektornya. Kita memperediksikan petumbuhan lapangan pekerjaan di sector-sektor itu," jelas Hanif.
Hanif juga mengakui, masalah yang terjadi di Indonesia selama ini adalah ketidakcocokan ketersediaan keterampilan dari tenaga kerja yang ada dengan jenis permintaan lapangan kerja yang ada. Kondisi inilah yang berusaha untuk diatasi oleh pemerintah saat ini. "Dulu misalnya ada pekerjaan orang mengantar surat di kantor pos. nah begitu orang sudah pakai email, pakai WA, pakai sosial media, kan pekerjaan pengantar surat ini mau gak mau harus ilang kan. Tidak bisa dipertahankan lagi. Naum, akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi. Ada jenis pekerjaan tertentu yang hilang, lalu ada jenis pekerjaan lain yang muncul. Nah yang penting bagaimana input SDMnya, baik melalui pendidikan maupun pelatihan ini bisa menyesuaikan perubahan dari karakter pekerjaan di masa yang akan datang," ujar Hanif.
Oleh karenanya, Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian terkait melalui Kementerian Koordinator Perekonomian. Tujuannya agar pendidikan ini benar-benar berorientasi pada pasar kerjanya.
"Pelatihan kerja ini orientasinya lebih kepada industri dan dunia wirausaha. Untuk kantor pemerintahan pasti akan berbeda dan terbatas. Itu sudah kita sampaikan, kita dorong agar ada insentif untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti progam pemagangan nasional itu," tutup Hanif.
