Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik 15 Peringkat

Rabu, 08 Februari 2017 | 12:44 WIB
Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik 15 Peringkat
Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia versi Bank Dunia naik 15 peringkat pascapaket kebijakan ekonomi, Jumat (6/3). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Tahun 2016 lalu, Bank Dunia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business Indonesia dari sebelumnya peringkat 106 kini naik menjadi peringkat 91 atau mengalami kenaikan 15 peringkat. Pemeringkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi laporan Bank Dunia tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia karena paket kebijakan ekonomi yang selama ini telah diluncurkan oleh pemerintah.

“Ini semua berkat paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sepanjang tahun 2016. Kebijakan-kebijakan ini perlahan telah menggairahkan iklim investasi ditengah perlambatan perekonomian global,” kata Darmin dalam acara Mandiri Investment Forum, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Baca Juga: Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini 5,1 Persen

Selain itu, lanjut Darmin, perbaikan posisi kemudahaan berusaha Indonesia ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, beserta pemerintah daerah.

"Kita tahun lalu itu membaik, dari posisi 106 menjadi 91. Itu terus kita kerjakan dari Februari 2016 dengan memanggil semua K/L dan Pemda, utamanya Jakarta dan Surabaya," katanya.

Darmin memastikan, pemerintah akan terus memperbaiki sektor kemudahan berusaha ini, agar tingkat kemudahan berbisnis Indonesia semakin meningkat. Darmin pun berharap, dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat mendongkrak investasi di Indonesia.

“Jadi perekonomian kita bisa lebih kuat untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang sat ini tengah mengalami perlambatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah menerapkan pola debirokratisasi hal ini terlihat dari 15 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Guna mendukung upaya pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal bahkan juga menggenjot setiap peluang investasi, dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Mereka pun mengandalkan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi program unggulan BKPM dalam menarik minat investasi ke Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI