Infografis
Bahkan, data tersebut mengungkap bahwa para pengumpul lahan besar hanya membayar kurang dari seperempat dari nilai pajak transaksi yang harus disetorkan ke negara.
"Untuk itu, kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk kurang mampu, petani gurem, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Harus segera kita tata lagi melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan," ucap Presiden dengan tegas.
Lebih lanjut, akses permodalan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah juga disinggungnya. Dari segi permodalan, Kepala Negara meminta jajarannya untuk lebih memperluas akses terhadap permodalan dan menyediakan skema-skema khusus terhadap kredit usaha rakyat (KUR).
"Karena saya lihat yang ada saat ini masih bersifat umum," ucapnya.
Baca Juga: Jelang Bonus Demografi, Jokowi Minta Beasiswa LPDP Dioptimalkan
Sementara dari segi pendidikan sendiri Presiden berharap agar ke depannya Indonesia mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Tenaga kerja yang terdidik dan berketerampilan merupakan tujuan utama dari hal tersebut.
"Artinya kita perlu melakukan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga lebih fokus pada penyiapan SDM di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif," ujarnya mengakhiri arahan.
