Infografis
Di lain sisi, DPR harus mampu memberikan sebuah payung hukum bagi semua masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, DPR harus mampu melahirkan UU yang berkeadilan, tidak diskriminatif baik bagi kalangan petani, tenaga kerja, dan stakeholders terkait lainnya.
Baleg akan pro aktif dan menganut azas transparansi dalam pembahasan UU Perkelapasawitan, serta akan melibatkan pemerintah daerah penghasil CPO terkait dengan bagi hasil daerah dan pajak.
“Hendaknya warga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan UU ini, dengan mengedepankan kepentingan nasional,” pungkasnya.
Baca Juga: Daya Saing Industri Sawit Dari Hulu Hingga Hilir akan Diperkuat
