Infografis
Suara.com - Pemerintah akhirnya memutuskan pada akhir Febuari 2017 akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk membeli kebutuhan bahan pangan. Keputusan ini menindaklanjuti saran Presiden pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan 26 April 2016 lalu.
Dalam keputusan ratas, bantuan pemerintah kepada masyarakat berupa penyaluran bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lainnya diberikan secara non tunai melalui banking system (transfer perbankan).
Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa menjelaskan nantinya masyarakat kurang mampu ini akan mendapatkan dana sebesar Rp110 ribu per orang setiap bulannya. Dana tersebut akan diberikan dalam sebuah kartu yang dapat digunakan masyaakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Dana ini nggak bakal hangus kalau nggak digunakan. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir kalau dana tidak digunakan pada bulan sebelumnya, bisa digunakan untuk bulan berikutnya,” kata Khofifah di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).
Baca Juga: Himpunan Bank BUMN Incar Jadi Penyalur Bantuan Sosial Non Tunai
Selain itu, lanjut Khofifah, kartu ini akan teritergrasi dengan empat bank milik negara yakni Bank Mandiri, Bank Negata Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank rakyat Indonesia. Jika masyarakat ini mencairkan uang tersebut bisa mencairkannya di keempat bank milik negara tersebut.
“Jadi ini ada e-wallet sifatnya seperti saving money. Jadi uangnya bisa disimpan sebagai tabungan juga bisa kalau mau dipakai juga bisa. Ini mempermudah masyarakat dan pemerintah bisa mengontrol penyaluran dana ini agar tidak ada penyimpangan,” katanya.
Terdapat beberapa bahan pangan yang dapat dibeli masyarakat dalam program ini. Di antaranya adalah bantuan dalam bentuk beras, minyak, dan telur yang sudah dibicarakan secara lebih mendalam oleh pemerintah.
"Jadi tinggal eksekusi. Masyarakat jadi lebih mudah untuk memebuhi kebutuhan bahan pangan untuk kehidupan sehari-harinya,"ujarnya.
