Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung siap bekerjasama dalam peningkatan konektivitas di Provinsi tersebut. Salah satunya adalah Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Jalan Tol Dalam Kota Bandung sepanjang 27,30 kilometer.
Pembangunan BIUTR tersebut akan meningkatkan kelancaran akses di kawasan Bandung Timur dan Barat yakni mulai dari Pasteur - Cileunyi - Ujung Berung sampai Gedebage yang sering mengalami kemacetan panjang.
Pembangunan jalan tol ini direncanakan akan terdiri dari dua phase, yaitu phase 1 sepanjang 8,6 Km (Pasteur - Gasibu, Gedebage - Soekarno Hatta) dan phase 2 sepanjang 18,7 Km (Gasibu - Cileunyi, Ujung Berung - Soekarno Hatta) yang rencananya akan berupa jalan layang (elevated) dengan lebar 36 meter.
Baca Juga: Hingga 2014, Luas Permukiman Kumuh 38.431 Hektare
"Kami mendorong kegiatan-kegiatan yang terkait konektivitas, salah satunya adalah Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Kami berkomitmen untuk menyelesaikan hal tersebut," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan resmi, Kamis (2/2/2017).
Dalam rapat tersebut Dirjen Bina Marga turut didampingi oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Soebagiono dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Bambang Hartadi.
Proyek Jalan Tol Dalam Kota Bandung tersebut sudah mulai direncanakan sejak 2010, namun sampai saat ini masih terkendala.
Arie menjelaskan, salah satu kendala tersebut terkait pembebasan lahan.
“Dari hasil rapat, rencananya kita akan menawarkan investor untuk pembangunannya termasuk mendanai pembebasan lahan,” ujar Arie.
Hingga kini, Kementerian PUPR masih menghitung berapa biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tol tersebut.
Untuk meningkatkan kepastian investasi, dirinya telah meminta kepada Pemprov Jawa Barat untuk membantu dalam penyelesaian surat penetapan lokasi dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) BIUTR.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyambut baik komitmen yang sudah disepakati oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Jawa Barat. Menurutnya, proyek jalan tol dalam kota ini sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan di Bandung.
"Kami siap untuk membantu sepenuhnya terkait pembebasan lahan, penyelesaian masalah penetapan lokasi dan AMDAL guna membantu kelancaran terwujudnya Jalan Tol tersebut," kata Deddy.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan jaringan jalan di Kota Bandung adalah masalah lahan. “Biaya lahan sangat tinggi. Untuk itu kami desain jaringan jalan tol ini dengan elevated atau berada di atas jaringan jalan yang ada agar mengurangi biaya lahan. Selain itu jalan ini juga didesain double deck, level satu untuk pergerakan ke arah timur level berikutnya untuk pergerakan ke arah barat,” terang Arief.
Selain pembangunan jalan tol, pemerintah juga berencana untuk mengurangi titik-titk kemacetan pada persimpangan sebidang dengan pembangunan jembatan layang pada persimpangan Kopo, Buah Batu, dan Gedebage.
Sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan tersebut akan disusun komitmen bersama dalam bentuk nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan sejumlah proyek tersebut.
