Bangun Infrastruktur Perbatasan di Kaltara Telan Rp624 Miliar

Adhitya Himawan Suara.Com
Jum'at, 03 Februari 2017 | 08:21 WIB
Bangun Infrastruktur Perbatasan di Kaltara Telan Rp624 Miliar
Jalan perbatasan di Papua. [Dok Kementerian PUPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengucurkan dana sebesar Rp624 miliar untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2017), menyatakan dana tersebut untuk membangun sejumlah ruas jalan dan jembatan menuju kawasan pedalaman di wilayah perbatasan yang masuk skala prioritas.

Keseriusan pemerintah pusat membangun wilayah perbatasan di Provinsi Kaltara mulai nampak berkat jalinan komunikasi yang intens selama ini.

Baca Juga: JLL Optimis Bisnis Properti 2017 Kembali Menggeliat

Ia menegaskan, pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan akan terus ditingkatkan terutama pembukaan jalan darat agar perekonomian masyarakat di kawasan itu dapat meningkat pula.

Melalui APBN 2017, Provinsi Kaltara kembali mendapatkan kucuran dana melalui Kemenpupera sebesar Rp624 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Malinau dan Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Anggaran ini akan dipergunakan membangun jalan nonstatus sepanjang 15 kilometer dari Long Pujungan hingga Long Jelet ditambah tiga kilometer di Desa Long Payau di Kabupaten Malinau.

Untuk pembanguna jembatan gantung di Sungai Bahau-Lud Birai, jembatan Sungai Kayan. Long Apung, Long Betau dan hembatan Sungai Pengia-Long Betao Kabupaten Malinau juga.

Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan ini diharapkan dapat mengurangi keterisolasian yang menimbulkan permasalahan selama ini seperti ketergantungan kebutuhan pokok dari negara tetangga Malaysia.

Ketergantungan tersebut dapat mengancam nasionalisme masyarakat di perbatasan karena terjadinya ketimpangan kualitas infrastruktur antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah itu. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI