Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan sedikitnya Rp2,3 triliun tahun ini untuk menyokong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua, termasuk Trans Papua sepanjang 4.000 kilometer (Km) lebih.
"Alokasinya sekitar Rp2,3 triliun tahun ini dan ini akan terus dipertahankan dengan jumlah tidak kurang sebesar itu dalam beberapa tahun ke depan," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto kepada pers di sela Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Dia menegaskan, jumlah anggaran sebesar itu secara umum untuk sektor Bina Marga sekitar 60 persen untuk kawasan timur Indonesia dari jumlah anggaran yang ada dan sisanya sekitar 40 persen untuk kawasan barat Indonesia.
Baca Juga: Hingga 2019, Kementerian PUPR akan Bangun 65 Bendungan
"Ini untuk mengurangi ketimpangan kawasan yang ada selama ini dan untuk di barat Indonesia kan sudah mulai masuk sektor swasta," katanya.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu proyek pembangunan jalan Trans Papua dan ditargetkan bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019.
"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 kilometer (Km). Sampai akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 Km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 Km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 Km saja," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu, lanjut Basuki, mencapai 231,27 Km, untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 Km.
Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 Km yang ditargetkan tersambung tahun ini.
Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.