Jokowi Larang Kebijakan Money Follow Function

Selasa, 31 Januari 2017 | 15:00 WIB
Jokowi Larang Kebijakan Money Follow Function
Presiden Jokowi usai meresmikan pembangunan Bandara International Yogyakarta. [Dok Biro Pers Istana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Presiden Joko Widodo menekankan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional harus singkron. Sehingga tidak ada pembangunan yang terhambat dan rakyat tak dirugikan.

"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung. Tidak singkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan, seolah-olah ini ada dua rezim, resim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).

Dia mengharapkan ke depan sedini mungkin pencapaian program-program prioritas bisa lebih maksimal dan tidak meleset dari target.‎ Jokowi kembali mengingatkan kebijakan money follow program harus dijalankan.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi di Perbatasan, Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur

"Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap money follow function," ujar dia.

Maka dari itu, Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan‎ untuk mengawal proses itu, terutama dalam pertemuan trilateral di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Dana saya juga ingin tidak ada lagi bahwa forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja‎, tapi betul-betul konkrit, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program, terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, alokasi anggaran oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati lebih detail‎, lebih rinci, serta dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas. Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk membuang penyakit ego sektoral, cara berfikir terkotak-kotak yang memperlambat proses pembangunan.

"Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral. Saya tegaskan lagi Bappenas dan Kemenkeu betul-betul menjadi penjaga prinsip program prioritas, menjaga dijalankannya money follow program," tutur dia.

"‎saya minta juga sederhanakan proses yang rumit-rumit, simpelkan proses yang rumit, yang bertele-tele, sifat administratif. Bangun komunikasi antar lintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem, informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi".

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI