Jokowi Diminta Rasional Soal Program 35 Ribu MW

Adhitya Himawan Suara.Com
Senin, 30 Januari 2017 | 10:47 WIB
Jokowi Diminta Rasional Soal Program 35 Ribu MW
Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir meresmikan 6 proyek pembangkit listrik di Papua. [Dok Biro Setpres/Rusman]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Namun megaproyek pembangkit listrik tersebut diyakini tak akan tuntas pada tahun 2019.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menegaskan bahwa program pembangkit listrik 35 ribu MW sulit jika harus dipaksakan tuntas pada tahun 2019. "Kenyataannya implementasi di lapangan kan memang banyak persoalan, mulai dari pembebasan lahan dan sebagainya," kata Redi saat dihubungi Suara.com, Senin (30/1/2017).

Belum lagi masalah seperti beberapa tender yang digelar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini mengakibatkan beberapa proyek pembangunan pembangkit lisrik dalam program 35.000 MW menjadi terhambat.

"Saya kira Presiden Jokowi mesti rasional. Sangat sulit untuk dipaksakan terealisasi semua pada tahun 2019," jelas Redi.

Baca Juga: Jumlah Kontrak Proyek Listrik 35 Ribu MW Sudah Capai 52 Persen

Ia memprediksi bahwa pembangunan keseluruhan pembangkit listrik yang tertuang dalam program 35.000 MW bahkan juga tak akan selesai pada tahun 2022 seperti yang diprediksi sebagain pengamat. "Mungkin baru tercapai keseluruhan pada tahun 2025 mendatang," tutup Redi.

Sebagaimana diketahu, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Program 35.000 MW untuk Indonesia di pantai Samas, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/5/2015). Program terobosan di sektor ketenagalistrikan ini diluncurkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang selama ini berjalan. Program 35.000 MW ini merupakan salah satu program unggulan dalam rangka mencapai salah satu sasaran nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Lauching Program 35 MW ini juga merupakan komitmen pemerintah dan PLN dalam menjawab permasalahan bangsa dan negara untuk menciptakan kedaulatan energi. Komitmen 35 ribu MW sendiri tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): 0074K/21/MEM/2015. Dalam RUPTL ini ada 109 proyek Program 35 ribu megawatt di seluruh Indonesia. Untuk 10 ribu MW ditangani langsung PLN sebanyak 35 proyek. Untuk 25 ribu MW mengundang partisipasi swasta sebanyak 74 proyek.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI