Infografis
Selain itu, Menhub berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan PNBP karena transaksi tunai beresiko tinggi. “Dengan sistem pembayaran online, kita bisa tahu realisasi PNBP dan apabila ada yang kurang realisasinya, kita bisa informasikan ke teman-teman di daerah untuk terus meningkatkan pelayanannya,” ujar Menhub.
Berkaitan dengan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur, Menhub mengatakan bahwa jajaran Kementerian Perhubungan belum terbiasa dengan akses ke dunia swasta.
“Oleh karena itu, saya minta Sesjen dan Dirjen Perkeretaapian untuk memikirkan suatu cara atau membentuk tim ad hoc untuk membahas pendanaan LRT Jakarta, KA Makassar, dan KA Jakarta – Surabaya yang membuka kesempatan maksimal agar swasta dapat masuk ke proyek infrastruktur tersebut sehingga gap antara kemampuan APBN dan pembangunan infrastruktur transportasi tidak terlalu tinggi,” jelas Menhub.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, ada beberapa bentuk penyediaan modal dari swasta misalnya private investment, direct investment, danareksa, melalui bank, dan sebagainya. Menhub menyatakan banyak pihak swasta yang berkeinginan untuk berinvestasi di infrastruktur tapi belum ada sarananya.
Baca Juga: Kemenhub Keluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Terbaru
“Banyak klien Bank Mandiri yang ingin investasi di infrastruktur tapi bridge-nya belum jelas. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Bank Mandiri yang berkecimpung di dunia finansial untuk membangun hubungan dengan kami di bidang infrastuktur,” jelas Menhub.
Kementerian Perhubungan, menurut Menhub, harus mengubah paradigmanya yaitu bukan hanya sebagai regulator tapi bottom line dari Kementerian Perhubungan adalah bagaimana Kementerian Perhubungan memberikan kemakmuran bagi masyarakat sekitar.
“Banyaknya penumpang dan banyaknya nasabah itu adalah keberhasilan dari Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Perhubungan harus mengubah cara berpikir yaitu bagaimana cara menjadikan negara ini lebih kompetitif,” papar Menhub.
