Infografis
Guna menyempurnakan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik Laksda Eko Djalmo Asmadi sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang baru pada Jumat, (20/1/2017).
Tak hanya melantik pejabat baru, Susi juga akan melakukan pertajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi overlapping dan pemborosan di tubuh KKP. Penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara terus menerus juga menjadi prioritasnya.
“Dari aspek sumber daya manusia, kita juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai. Begitu pula dengan sistem atau bisnis proses kita juga harus melakukan banyak perbaikan agar semua pekerjaan dapat kita selesaikan dengan cepat dan efisien,” ungkap Susi dalam amanatnya pada acara pelantikan yang bertempat di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta.
Baca Juga: Susi Tegaskan Perusahaan Perikanan Besar Tak Diperlakukan Khusus
Susi menilai, penataan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem tugas ini penting dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah KKP yang belum selesai. Menurut Susi, keberhasilan upaya pemberantasan IUU Fishing di tubuh KKP tak boleh membuat jajarannya cepat berpuas diri.
“Masih banyak ‘PR’ yang belum bisa kita selesaikan, diantaranya pembangunan sarana prasarana, pengawasan, penataan kelembagaan, penanganan ABK asing, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka pelantikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada hari ini saya harap dapat mempercepat penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Pekerjaan rumah lain KKP yang tidak kalah penting menurut Susi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
“Di sektor hulu saya kira sudah cukup jelas policy kita. Nah, disektor hilir menurut saya masih banyak hal yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di sektor hulu-hilir tadi, maka perlu dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa lokasi di seluruh Indonesia,” terangnya.
Lokasi pembangunan SKPT tersebut meliputi: Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.
Demi terwujudnya pembangunan SKPT tersebut, Susi berpesan pada semua pejabat eselon I KKP agar menaruh perhatian yang cukup. Selain komitmen dari tubuh KKP, Susi juga meminta dukungan berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, perusahaan swasta nasional dan stakeholders lainnya.
Dari sisi pembiayaan dan investasi, Susi mengharapkan dukungan dari bank-bank nasional dan bank swasta nasional lainnya. Ia juga mengharapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta.
“Kita harapkan juga bantuan dan kerjasama dari BUMN dan Swasta. Bantuan-bantuan CSR-nya untuk disalurkan ke 12 lokasi SKPT, guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
