Infografis
Susi menilai, keberpihakan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan. “KKP dengan anggaran Rp. 9,2 T di tahun 2017 harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB namun juga dengan menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar,” ungkapnya.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP Jakarta, Kamis (19/1), Susi juga memaparkan evaluasi kerja KKP di tahun 2016. Berdasarkan data BPS (per Desember 2016), pendapatan stakeholder KKP berada dalam angka yang cukup baik. Nilai Tukar Usaha Pertanian Subsektor Perikanan mengalami kenaikan grafik yang cukup memuaskan di angka 114.
Adapun Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 109 dan 120. Nilai Tukar Usaha Petani Pembudidaya Ikan juga menunjukkan kenaikan grafik menjadi 109, tetapi tidak dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang menunjukkan penurunan menjadi 98.
Peningkatan Nilai Tukar Nelayan yang terjadi menurut Susi sebagai bentuk keberhasilan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dan keberhasilan program prioritas pengembangan usaha perikanan tangkap.
Baca Juga: Menteri Susi Tegaskan Tak Ada Pulau yang Diambil Alih Asing
Sebaliknya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang menunjukkan penurunan, akan menjadi pekerjaan rumah KKP. Menurut Susi, KKP akan berupaya menanggulangi ketergantungan pembudidaya terhadap pabrik-pabrik pakan besar. Oleh karena itu, Program Pakan Mandiri dijadikan fokus Program Perikanan Budidaya.
Sebagai tambahan, KKP juga akan menggulirkan program budidaya dengan teknologi biofloc untuk pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di Jawa. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan konsumsi protein dari ikan di wilayah tersebut.
