Infografis
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi telah menerbitkan Peratutan Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Melalui beleid baru tersebut, pemerintah memastikan kewajiban baru bagi perusahaan tambang asing berupa divestasi saham sebesar 51 persen kepada penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk semua jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sifat penambangan tertutup, terbuka, dan bawah tanah.
Mengacu aturan baru ini, timbul pertanyaan apakah kewajiban divestasi 51 persen sahamnya tersebut juga berlaku untuk PT Freeport Indonesia. Maklum pertambangan Freeport di Timika, Papua, telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia sejak awal masa Orde Baru.
Namun ketika ditanyakan perihal ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar justru berkelit.
"Kalau itu nanti saya jelaskan. Ada sesinya nanti menjelaskan soal itu (Freeport)," katanya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
Sebelum aturan baru ini terbit, proses divestasi saham Freeport kepada pemerintah Indonesia juga masih alot. Pemerintah hingga saat ini belum memperoleh kepastian mengenai harga divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen. Hingga kini, pemerintah memang masih melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai divestasi saham Freeport. Berbagai kemungkinan pun masih dipertimbangkan secara hati-hati oleh pemerintah.
