Infografis
Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam penanganan sarana dan prasarana transportasi pada masa libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.
Demikian salah satu kesimpulan hasil Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI, Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan badan usaha/operator layanan transportasi di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Hadir dalam Raker tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, Kepala Korlantas POLRI Brigjen Royke Lumowa , Kepala Badan SAR Nasional Marsdya TNI F.H. Bambang Sulistyo, Ketua KNKT Soerjanto dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Turut hadir Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna, Direktur Preservasi Jalan Poltak Sibuea, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII Achmad Herry Marzuki.
Baca Juga: Wapres Jusuf Kalla Meresmikan Rusun Santri Ponpes Darul Hikmah
Dalam Raker tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI memberikan perhatian besar terhadap penurunan kemantapan jalan nasional yang terjadi di berbagai provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Komisi V DPR
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi menyatakan bahwa penurunan tingkat kemantapan jalan nasional terutama disebabkan oleh adanya tambahan jalan nasional baru sepanjang 9.000 km sejak tahun 2015 yang sebagian besar dalam kondisi sub-standar.
Disamping itu, cuaca ekstrim pada akhir tahun 2016 dan pada awal 2017 dengan curah hujan tinggi telah mengakibatkan terjadinya genangan pada berbagai ruas jalan. Selain itu, jalan menerima beban yang berlebihan karena lalu lintas angkutan berat. Serta keterbatasan anggaran preservasi jalan yang kini berkisar pada Rp 0.8 miliar/km, menurun dibandingkan dengan anggaran pemeliharaan jalan sebelum tahun 2015, yakni Rp 1.1 miliar/km. Hal ini disebabkan adanya penambahan panjang jalan nasional dan pembangunan jalan baru, termasuk jalan tol yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar pula.
Untuk itu, Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan pada tahun ini Kementerian PUPR melakukan berbagai langkah penanganan diantaranya melaksanakan pelelangan dini, sehingga ruas jalan yang strategis dan prioritas dapat segera dapat ditangani. Skema preservasi jalan juga dirubah dari sebelumnya swakelola menjadi kontrak long segment untuk menjamin pemeliharaan jalan nasional yang bersifat kontinu. Kementerian PUPR juga melakukan koordinasi intensif dengan K/L terkait untuk pengendalian beban lalu lintas pengguna jalan, misalkan dengan mengefektifkan jembatan timbang.
Selain kerusakan jalan, Komisi V DPR juga memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan bentang panjang di Indonesia agar kejadian Jembatan Cisomang tidak terulang lagi. Diakui Dirjen Bina Marga Arie Setiadi, bahwa jumlah jembatan yang sudah mendekati akhir usia layanan atau mengalami degradasi, jumlahnya cukup signifikan. Sehingga perlu dilakukan identifikasi, evaluasi dan penanganan menyeluruh.
