Infografis
Kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE) meningkat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang sudah diselesaikan Satgas melalui Kelompok Kerja (Pokja) IV yang khusus menangani penyelesaian kasus.
Menurut Wakil Ketua Pokja IV Purbaya Yudhi Sadewa, dari 116 kasus yang masuk sudah dibahas sebanyak 98 kasus. Dari 98 kasus yang dibahas, sebanyak 70 kasus diteruskan ke kementerian/lembaga, 4 kasus diteruskan ke Pokja dan Satgas, 5 kasus ditolak, dan 37 kasus berhasil ditangani tuntas.
“Ini menandakan bahwa Pokja IV sebagai bagian dari Satgas telah mendapat kepercayaan dari publik. Bahkan ada pelaku usaha yang memberi laporan, semula ia mendapat kesulitan karena dibilang kurang ini itu, tapi begitu dimasukkan ke Pokja, seluruh proses perizinannya dipercepat,” kata Purbaya dalam Rapat Satgas PKE, Selasa (17/1/2017), di Jakarta.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Mayoritas Pengusaha Puas dengan Paket Ekonomi
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Satgas menyatakan hal-hal positif itu perlu disebarluaskan ke publik agar masyarakat tahu pemerintah tidak diam kalau ada masalah yang menghambat kegiatan ekonomi.
Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Unit Pendukung Edy Putra Irawady memaparkan 14 Paket Kebijakan Eknomi yang telah diluncurkan pemerintah cukup dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Edy, sudah mulai terlihat peningkatan kunjungan investasi ke Indonesia di samping mulai mengalirnya pengaduan pelaku usaha ke Tim Pokja. “Artinya Satgas sudah mulai dimiliki rakyat, meskipun masih perlu dilakukan restrukturisasi keanggotaan, perubahan nomenklatur, serta masalah keterlambatan anggaran Satgas,”ujarnya.
Terkait kampanye dan diseminasi PKE, Menkominfo Rudiantara menekankan perlunya Pokja I meningkatkan peran kementerian/lembaga, penyebaran komunikasi secara tematik ke daerah, menyusun peta jalan Paket Kebijakan Ekonomi agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Sementara dari sisi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, Pokja II melaporkan hingga saat ini total sudah ada 202 regulasi pokok dan 26 regulasi turunan/teknis yang telah selesai dideregulasi. Kendati demikian, terdapat 1 regulasi pokok terkait Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (E-Commerce) dan 2 regulasi turunan/teknis yang belum selesai dideregulasi
Sedangkan Wakil Ketua Pokja III Raden Pardede mengatakan dua perkembangan yang perlu ditindaklanjuti yaitu rangkumanrekomendasi yang saat ini diproses Kemenko Perekonomian serta hasil-hasil FGD yang sedang dalam pembahasan. Disamping itu, hasil Survei Persepsi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) juga mendapatkan respons positif dari masyarakat.
