Infografis
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia ini dilakukan Menteri Keuangan bersama Panglima TNI berada di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1/2017) yang bertepatan dengan acara RAPIM TNI Tahun 2017. Wujud nyata dari kerja sama ini adalah diharapkan TNI ikut berperan serta membantu mengawasi mengamankan pajak – pajak negara terutama juga dalam urusan untuk membantu pemasukan APBN.
Sebelum dilakukan penandatangan, Ibu Sri Mulyani berkesempatan memberikan paparannya tentang Pengelolaan Ekonomi dan Keuangan Negara dalam APBN dihadapan para perwira tinggi TNI.
“Militer, parpol, elit, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara,” kata beliau menekankan pentingnya peran serta militer untuk membangun suatu negara.
Baca Juga: Perluas Objek Pajak, Pemerintah Incar Artis Sosial Media
“Harusnya kita bisa mendapatkan 15 persen dari potensi penerimaan pajak yang sekarang ada baru 11 persen yang artinya ada selisih 4 persen yang harus kita kejar,” kata Sri Mulyani menekankan salah satu tujuan kerja sama untuk mengejar target potensial penerimaan pajak.
Di samping itu tidak lupa fungsi pengawasan juga karena banyak wilayah di Indonesia terdapat celah ataupun jalan – jalan tikus untuk pintu masuknya barang – barang ilegal terutama di daerah perbatasan laut. "Dengan adanya kerjasama ini dengan bantuan TNI bisa membantu mengakomodir daerah – daerah tersebut," pungkas Sri Mulyani.
