Infografis
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan selain Undang-Undang yang mendukung dan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sampai 3 shift, dana talangan untuk pembebasan lahan dari badan usaha menjadi salah satu faktor pendukung cepatnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat melihat cepatnya pembangunan jalan tol Batang-Semarang, di Batang Jawa Tengah, Senin (9/1/2017).
"Ini bisa cepat karena yang pertama pembebasan lahan cepat karena undang-undangnya memberikan dukungan. Kedua, karena memang kita memiliki dana talangan, ini yang mempercepat pembayaran (pembebasan lahan) dari dana talangan itu. Ketiga, memang dikerjakan tidak hanya satu shift. Nanti di lapangan akan kelihatan realisasi dalam lima tahun sudah berapa kilometer yang dibangun," tutur Presiden dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2017).
Presiden melanjutkan dengan cepatnya proses pembebasan lahan, tentunya pekerjaan konstruksi bisa dikebut dengan 3 shift kerja. Diketahui, hingga akhir 2016, total dana talangan yang berhasil dihimpun dari 32 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mencapai Rp32,61 triliun. Sebagian dari dana talangan tersebut telah disalurkan untuk sejumlah proyek jalan tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Jabotabek, dan sejumlah ruas tol lainnya. Sebelumnya, Presiden sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa dari total dana talangan Rp 32,61 triliun, yang sudah dibayarkan kepada warga sebesar Rp 12,24 triliun. Untuk pembayaran kembali dari Pemerintah kepada Badan Usaha akan melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Baca Juga: Subsidi Bantuan Uang Muka Rumah Ditargetkan 550 Ribu Unit di 2017
“Sekarang saya menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, dan telah menyiapkan Permen PUPR-nya. Jadi begitu PMK keluar maka saya akan tandatangan Permen PUPR-nya, dan bisa dibayar,” tutur Menteri Basuki dalam kesempatan yang sama.
Untuk tahun 2017, tambah Menteri Basuki, LMAN akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun, namun itu mencakup semua Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak hanya jalan tol saja. “Besar anggaran tersebut dianggarkan untuk (pembebasan lahan) bendungan, pembangkit listrik dan lain-lain,” tutur Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga mengapresiasi koordinasi yang baik dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sehingga turut mempercepat proses pembebasan.
“BPN yang dikomandoi Ibu Dirjen Pengadaan Tanah itu juga besar sekali pengaruhnya terhadap percepatan, jadi apabila ada masalah selalu didatangi dan diputuskan di lapangan,” kata Menteri Basuki.
Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk pembebasan lahan jalan tol khususnya tol trans Jawa menunjukan perkembangan yang positif,dibandingkan di bulan yang sama tahun sebelumnya. Untuk pembebasan lahan jalan tol trans Jawa umumnya sudah selesai diatas 80 persen, seperti di Pemalang-Batang 81 persen, Batang-Semarang Seksi 1 100 persen, Semarang-Solo diatas 90 persen.
