Infografis
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana membuka kembali ekspor mineral mentah bagi perusahaan tambang untuk mememberikan kepastian usaha.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Gini, intinya besok ada ratas mengenai itu. Tadi saya undang semua untuk ratas besok. Tapi intinya cari solusi," katanya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).
Luhut mengatakan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait ekspor mineral mentah. Pasalnya, di masa lalu banyak sekali terjadi pelanggaran undang-undang ketika memutuskan kebijakan soal itu.
"Sekarang kita sedang cari jalan keluarnya, mudah-mudahan besok jalan tengah yang terbaik. Saya kira formulasinya sedang kita susun, besok pagi akan kami laporkan dengan Presiden dan Presiden yang akan memutuskan," katanya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, izin untuk perusahaan tambang boleh melakukan ekspor mineral mentah akan berakhir pada 11 Januari 2017.
Jika pemerintah tidak merevisi beleid tersebut, perusahaan tambang, seperti PT. Freeport Indonesia bisa melakukan kegiatan ekspor mineral mentah.
Namun, ini hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah membangun smelter. Perusahaan tersebut akan diberikan peluang relaksasi secara bertingkat sesuai progress pembangunan smelter dan diawasi. Perusahaan juga harus membayar bea keluar yang akan diterapkan bertingkat sesuai kemajuan pembangunan smelter.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Keuangan tengah menghitung besaran bea keluar yang akan dikenakan kepada perusahaan yang akan mengekspor mineral mentah.
